Program rumah gratis Kementerian PKP, mengakibatkan sebagian masyarakat kelas menengah dan MBR menunda, bahkan membatalkan membeli rumah. Dampaknya luasnya akibat rumah gratis ini ialah akan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional.
KoranProperti.com (Jakarta) – Menteri PKP Mauarar Sirait dalam dua bulan terakhir ini, terus gembar-gembor berencana membuat rumah gratis buat rakyat, tanpa menjelaskan secara lengkap bagaimana tatacara dan sistemnya secara legal atau hukum untuk mendapatkan rumah gratis. Belum lagi regulasi, terkait rumah gratis, belum ada sama sekali.
Ternyata program rumah gratis yang direncanakan Menteri PKP ini, berdampak sangat buruk bagi sejumlah pengembang kelas menengah. Memasuki awal tahun 2025 mendatang, sejumlah pengembang kelas menengah diprediksi ‘bubar’ dalam investasi sektor properti nasional.
Program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo dan dieksekusi oleh Kementerian PKP, mengakibatkan sebagian masyarakat kelas menengah dan MBR menunda, bahkan membatalkan membeli rumah. Dampaknya luasnya akibat rumah gratis ini, akan melemahkan pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA INI: Maruarar: Rumah Gratis Buat Rakyat, Begini Respon Pengembang dan Peringatan Keras Satgas Perumahan
Kalangan pengembang mengungkapkan, program rumah gratis itu membuat sebagian besar masyarakat berharap bisa memiliki rumah secara gratis alias cuma-cuma.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, program rumah gratis untuk rakyat itu membingungkan, dan berdampak negatif bagi sejumlah pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking fee setelah ada berita, pemerintah akan membagikan rumah secara gratis.
Dampak Buruk Rumah Gratis
“Dari 10 orang yang sudah booking fee, ada 1 sampai 3 yang membatalkannya,” tegas Joko Suranto, dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Kamis (21/11/2024).
Menurut Joko, uang tanda jadi atau booking fee itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika berita rumah gratis beredar secara masif di publik, dampaknya pertumbuhan di sektor properti menjadi tertahan dan semakin terjadi perlambatan.
“Masyarakat dan pengembang sama-sama bingung, karena real-nya masyarakat mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya, begitu juga pengembang,” tandas Joko sambil menambahkan, masifnya pembatalan booking fee menjadi bukti bahwa gerak sektor ini akan semakin melambat.
BACA INI: Rumah Rakyat Gratis, Menggapai Harapan Dibalik Rumitnya Kenyataan
Menurut Joko, selama ini masyarakat menilai, pemerintah akan memberikan rumah secara gratis alias cuma-cuma.
“Program rumah gratis ini, akan membuat kami (para pengembang) bubar. Efeknya sangat besar, karena orang batal atau menunda beli rumah, karena berharap dapat rumah gratis dari pemerintah,” keluh Joko.
Senada dengan DPP REI, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, rencana Kementerian PKP untuk memberikan rumah gratis sangat mengganggu industri properti, karena banyak MBR membatalkan rencana pembelian rumah setelah mendengar ada rumah gratis dari pemerintah.
Junaidi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP untuk memaparkan secara detail sistem, tatacara serta segmentasi yang dituju untuk hunian gratis, hunian dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta rumah sederhana dan komersial, agar tidak menimbulkan simpang siur dan salah persepsi di masyarakat.
“Simpang siur informasi tentang rumah gratis ini, jelas sangat mengganggu industri properti, pemerintah perlu segera klarifikasi. Jika pemerintah tidak mendetailkan pemberian rumah gratis ini, maka pengembang rumah subsidi akan bubar,” pungkas Junaidi, belum lama ini di Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meresmikan pembangunan rumah gratis untuk rakyat di daerah Tangerang.
Dalam peresmian, proyek rumah gratis di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang itu, Menteri Ara menyebut dia akan berusaha membangun rumah gratis untuk rakyat. Pernyataan Menteri Ara, terkait rumah gratis ini, menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengembang kelas menengah, karena dampaknya akan membuat sejumlah pengembang mengalami kebangkrutan di tahun 2025 mendatang.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
