Kementerian PKP menyiapkan 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia. Sedangkan, BP Tapera telah merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 90.779 unit.
KoranProperti.com (Jakarta) – Dalam upaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mencari solusi hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Per 1 Januari 2025 sampai 21 Maret 2025, BP Tapera telah merealisasikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 90.779 unit.
Hal itu disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Senin (24/3/2025).
Menurut Heru, realisasi perumahan KPR subsidi itu, terdiri dari data proses bangun sampai dengan akad sebanyak 55.186 unit dan realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP dan Tapera sebanyak 35.593 unit rumah. “BP Tapera selalu hadir sebagai solusi hunian bagi MBR,” katanya.
Sebelumnya, hasil survei Susenas beberapa waktu lalu menyebutkan, angka backlog perumahan kuantitatif mencapai 9,9 juta rumah tangga dan secara kualitatif mencapai 26,9 juta rumah tangga. Terdapat 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tidak tinggal di rumah layak huni.
BACA INI: Program 3 Juta Rumah Terancam Gagal, Skema FLPP Menteri Ara Dibatalkan BP Tapera
BP Tapera berharap terus mendapat dukungan dari bank penyalur FLPP, asosiasi pengembang rumah subsidi serta semua pemangku kepentingan perumahan nasional.
“BP Tapera bersama semua unsur akan terus berusaha membangun ekosistem perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR,” ujarnya.
Pada bagian lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kuota rumah subsidi tahun 2025 sebesar 220.000 unit.
Menurut Ara, jumlah rumah subsidi yang telah tersalurkan sebanyak 39.784 unit, dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 7 Februari 2025.
Ara menambahkan, adapun rinciannya yaitu sebanyak 38.400 unit rumah sudah selesai dibangun dan dilakukan akad, kemudian disalurkan melalui program FLPP. Kemudian, ada 1.384 unit rumah yang disalurkan melalui program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk ASN.
“Kita sudah menyelesaikan 96.537 unit rumah subsidi,” kata Ara, Selasa lalu (11/02/2025).
Selain itu, sambung Ara, jumlah rumah yang masih dibangun dan belum akad sekitar 45.567 unit. Kemudian yang sudah dilakukan akad ada sekitar 11.186. Jadi, total rumah yang direalisasikan BP Tapera, baik yang masih proses maupun yang sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.
Sementara itu, realisasi rumah subsidi FLPP yang disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.315 unit, BTN Syariah 5.771 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.949 unit. Sedangkan bank lainnya menyalurkan sebanyak 5.193 unit rumah FLPP.
Rumah Subsidi Nakes
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sudah menyiapkan 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.
“Kami mengalokasikan total 30 ribu unit rumah untuk tenaga kesehatan masyarakat,” kata Ara dalam siaran pers, Jumat (21/3/2025).
BACA INI: Harga Rumah di Jakarta Barat Rp200 Jutaan? Buruan Cek Lokasinya…
Ara mengemukakan, dari total 30 ribu unit, sebanyak 15 ribu dialokasikan untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian PKP sudah menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes.
“Kami sampaikan terima kasih untuk Pak Ara, karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dengan pembiayaan yang tidak sedikit,” kata dia.
Rumah subsidi menjadi salah satu program dan fasilitas pemerintah, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi angka backlog.
Harga rumah subsidi sangat terjangkau, karena dalam pembangunannya dibiayai negara yang dananya berasal dari APBN.
Salah satu bantuan Pemerintah bagi MBR, agar dapat memiliki rumah subsidi yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, FLPP adalah dukungan fasilitas Likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilakukan Kementerian PUPR.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
