Terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sebelumnya target FLPP tahun 2024 hanya 166 ribu unit rumah, kini berubah menjadi 200 ribu unit rumah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024, menetapkan, alokasi anggaran investasi pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun yang sebelumnya hanya Rp13,72 triliun.
Dengan keluarnya KMK ini, maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sebelumnya target FLPP tahun 2024 hanya 166 ribu unit rumah, kini berubah menjadi 200 ribu unit rumah.
Terbitnya surat KMK Nomor 380 Tahun 2024 merupakan Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Oktober 2024.
Surat tersebut disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Kucuran Dana FLPP ini, akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2024.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya berharap dapat mengakomodasi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR.
“Kami sangat bersyukur, surat resmi sudah kami terima, dengan penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah,” ungkap Heru dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Rabu pagi (9/10/2024).
FLPP Harus Tepat Sasaran
Seperti telah diberitakan koranproperti.com, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menekankan pentingnya penyaluran rumah subsidi yang harus tepat sasaran, karena selama ini masih banyak rumah subsidi diterima oleh segelintir masyarakat yang tidak berhak.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah. Bahkan, tambah Iwan, pihaknya banyak menemukan rumah subsidi di beberapa provinsi yang tidak dihuni alias kosong. Tingkat kekosongan itu mencapai 60 sampai 80 persen.
Selain itu, ia juga mengklaim temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait adanya pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.
Menurut data BP Tapera per 15 Agustus 2024 lalu, realisasi penyaluran FLPP sudah mencapai 111.784 unit rumah, senilai Rp13,62 triliun.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com setiap hari.
