Marketing developer serta broker properti sangat sulit menjual rumah tapak, walaupun sudah diiming-imingi dengan berbagai hadiah, kemudahan syarat administratif pembelian maupun harga promo.
KoranProperti.com (Jakarta) – Jelang tutup tahun 2024 menuju 2025, kondisi nyata sektor properti nasional, khususnya wilayah Jabodetabek mengalami fenomena buruk. Salah satunya ialah daya beli masyarakat semakin anjlok, karena tekanan ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingginya prosentase kenaikan harga rumah tapak.
Associate Director Leads Property, Martin Samuel Hutapea kepada pers belum lama ini menegaskan, penjualan rumah tapak di Jabodetabek mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 25 persen. Penyebabnya ialah penurunan daya beli masyarakat serta kenaikan harga rumah tapak yang tinggi.
Berdasarkan hasil riset Leads Property, kenaikan harga rumah tapak secara menyeluruh terjadi di Jabodetabek. Kenaikan paling tinggi ada di Depok mencapai 12 persen, disusul Jakarta 5 persen dan Bogor sebesar 3 persen.
“Di tahun 2024 ini, dalam Q1 sampai Q3 rumah tapak yang terjual baru sekitar 7.000 unit. Diperkiraan hingga akhir Q4, terjual sekitar 10.000 sampai 11.000 unit. Penurunannya mencapai 25 persen,” kata Martin dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Senin (2/12/2024).
Kenaikan harga rumah tapak yang cukup signifikan ini, tambah Martin, membuat sejumlah marketing developer dan broker properti sangat sulit untuk menjual rumah tapak, walaupun sudah diiming-imingi dengan berbagai hadiah, kemudahan syarat administratif pembelian maupun harga promo.
BACA INI: Soal Pembebasan Biaya PBG dan BPHTB, DPP REI Bilang Begini…
“Salah satu developer di Sawangan Depok menurunkan harga rumah tapak sampai dua kali lipat agar bisa terjual. Saat launching, harga rumahnya Rp1,5 miliar, kemudian naik jadi Rp2 miliar. Namun, sekarang harga rumah itu jadi Rp800 jutaan. Harganya anjlok dua kali lipat dibanding saat launching,” ungkapnya.
Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat penjualan rumah tapak stagnan alias tidak laku. Masyarakat menahan diri untuk beli atau bahkan batal beli rumah. Ditambah lagi, dengan adanya gembar-gembor Menteri PKP Maruarar Sirait, tentang rumah gratis buat masyarakat.
Kenaikan Harga Rumah Seken
Kenaikan harga rumah, bukan hanya terjadi pada rumah baru, tetapi juga merembet ke rumah seken. Menurut laporan Rumah123 Flash Report edisi November 2024, kenaikan harga rumah di 13 kota besar Indonesia secara umum mencapai 1,7 persen year on year (yoy). Untuk kawasan pinggiran Jakarta, seperti Bogor memimpin kenaikan harga sebesar 4,5 persen, disusul Depok 2,4 persen dan Tangerang 2 persen secara tahunan.
Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir ini sejumlah pengembang sangat getol membuat rumah tapak maupun hunian vertikal, namun daya jualnya tetap anjlok.
Pada kuartal III tahun 2024, sebenarnya ada tambahan pasokan 2,800 unit rumah. Namun penjualannya tetap merosot yaitu berada di bawah 1,900 unit. Sebagian besar penyerapan penjualan ini terjadi di wilayah Tangerang.
Di tengah-tengah anjloknya penjualan rumah tapak, Perum Perumnas justru berencana membangun hunian vertikal di wilayah Pulogebang, Jakarta Timur.
BACA INI: Menteri PKP Gembar-gembor Rumah Gratis, Dampaknya Pengembang Bisa ‘Bubar’ di Tahun 2025
Hunian vertikal itu akan dibangun di atas lahan Blok K seluas 3,4 hektare yang dimiliki Perumnas. Rencananya akan dibangun enam tower hunian setinggi 32 lantai dengan jumlah hunian sebanyak 5.451 unit.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendukung rencana Perumnas, saat meninjau langsung lokasi lahan hunian vertikal itu, Minggu (1/12/2024). “Ke depannya dilahan ini akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat,” ujar Ara.
Pembangunan hunian vertikal di lahan Blok K ini sangat stategis karena dekat dengan Terminal Pulogebang dari Stasiun Kereta Api Cakung dan Stasiun Klender Baru.
Lebih jauh Budi menjelaskan, total hunian yang akan dibangun sebanyak 5.451 unit, 20 persen di antaranya atau 1.093 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Untuk masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) 80 persen atau sebanyak 4.358 unit,” tutupnya.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614
