Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah menyebut Pemerintah dalam hal ini Menteri PKP, berbohong kepada rakyat, terkait BPHTB dan PBG gratis. Nah lho….!!!
KoranProperti.com (Jakarta) – Konflik terbuka antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan sejumlah asosisasi pengembang rumah subsidi semakin memanas.
Seperti diketahui, Maruarar Sirait merupakan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang paling gemar gembar-gembor di media massa, terkait perumahan nasional serta program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun isu aktual seputar perumahan nasional itu di antaranya, soal pembiayaan FLPP rumah subsidi, rumah rakyat gratis yang belum terealisasi, BPK akan mengaudit pengembang rumah subsidi, sanksi pidana hukuman mati bagi pengembang yang menipu konsumen, insentif BPHTB dan PBG gratis dan beberapa isu lain yang menyengat perhatian publik.
Menanggapi gaya kepemimpinan Menteri Ara yang dinilai arogan oleh sebagian pihak, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, informasi tentang adanya insentif BPHTB dan PBG gratis untuk perumahan subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP adalah sebuah kebohongan.
Tanggapan keras Junaidi itu muncul untuk merespon pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait, soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis hingga pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang prosesnya hanya membutuhkan waktu 1 jam saja.
“Di mana-mana dia bilang BPHTB gratis, urus PBG hanya 1 jam, itu bohong semua,” ujar Junaidi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/03/2025).
Junaidi menambahkan, selama lima bulan menjabat sebagai Menteri PKP, Maruarar Sirait hanya membuat kegaduhan publik tentang ekosistem perumahan nasional. “Program 3 juta rumah juga nihil alias tidak ada hasilnya. Menteri Ara hanya bikin gaduh,” ucap Junaidi.
Hal lain juga disorot Junaidi yaitu BPK yang akan mengaudit pengembang rumah subsidi. “Menteri Ara ngomong di media bahwa pengembang rumah subsidi harus siap diaudit BPK! Memang kami makan uang negara,” tandas Junaidi kesal.
Pada bagian akhir, Junaidi sangat setuju, bila Menteri Ara di reshuffle Presiden Prabowo Subianto. “Masih ada orang laing yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan Menteri Ara,” cetusnya.
Menteri Ara Bertemu Konglomerat
Sejak bertemu dengan konglomerat James Riady, Franky Widjaja dan Aguan beberapa waktu lalu, Menteri Ara semakin percaya diri dan tidak takut melawan sejumlah asosiasi pengembang rumah subsidi.
Bahkan, Menteri Ara mengancam pengembang rumah subsidi yang menipu rakyat atau korupsi akan ditangkap dan memberikan sanksi pidana dalam bentuk kurungan badan hingga hukuman mati.
“Saya sudah mendengar pihak Kejagung akan mulai menerapkan hukuman mati, supaya negara ini bebas korupsi,” pungkas Ara.
Sejak awal menjabat sebagai Menteri PKP, Maruarar Sirait juga dinilai telah mengabaikan peringatan keras Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa konglomerat tidak boleh terlibat dalam program 3 juta rumah.
Justru yang terjadi, Menteri Ara malah mendorong pengusaha swasta, konglomerat, dan developer untuk terlibat dalam program 3 juta rumah.
“Saya akan meminta bantuan dari teman-teman yang pengusaha, agar bisa membangun rumah rakyat lewat program CSR perusahaan,” tukas Ara.
BACA INI: Berisik Rumah Gratis Semakin Tak Jelas: Rakyat Miskin Terabaikan, DPR RI Sebut Cuma Mimpi Indah
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, belum lama ini menegaskan, Menteri PKP Maruarar Sirait hanya terbuai mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan, terkait program 3 juta rumah dan rumah gratis.
“Program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas. Tetapi faktanya, ternyata sampai hari ini Pak Ara hanya mimpi indah belaka,” ujar Yasti sambil menambahkan, Menteri Ara selalu membawa-bawa kelompok pengusaha ‘naga’ untuk mewujudkan mimpi 3 juta rumah.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pernah mengungkapkan bahwa rancangan kerja program 3 juta rumah belum sepenuhnya disampaikan kepada Parlemen.
“Soal program 3 juta rumah ini, saya minta Menteri PKP untuk menjelaskan, terkait penggunaan anggaran program 3 juta rumah ini,” tandas Lasarus.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
