Pembangunan rumah gratis bagi rakyat, direncanakan akan dibangun pihak swasta dengan menggunakan dana CSR.
KoranProperti.com (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyumbangkan lahan seluas 2,5 hektar miliknya di Tangerang, untuk dibangun rumah rakyat dan akan dibagikan secara gratis kepada warga berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
“Rencananya 10 November 2024 mendatang, akan dilakukan groundbreaking rumah rakyat gratis di Tangerang,” ujarnya, Selasa (29/10/2024). Untuk membangun rumah tersebut, Menteri Ara akan menggandeng pengembang Agung Sedayu.
Menteri Ara juga mengajak pihak swasta untuk terlibat secara aktif dalam program rumah rakyat. “Kalau saya pribadi, maunya rumah-rumah itu diberikan secara gratis untuk rakyat,” ucapnya.
BACA INI: Ngomong Ekosistem Perizinan, Begini Komentar Ketua REI Buat Menteri Perumahan Maruarar Sirait
Dalam acara Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024), Menteri PKP mengatakan, pembangunan rumah rakyat dari pihak swasta akan menggunakan dana CSR.
Konglomerat Dilarang Bangun Rumah Rakyat
Merespon rumah gratis bagi rakyat dan penggunaan dana CSR yang disampaikan Menteri PKP, Pendiri pengembang PT Pakuwon Jati Tbk, Alexander Tedja menjawab, pihaknya harus mempelajari hal tersebut dengan timnya terlebih dahulu.
“Saya butuh waktu untuk mempelajarinya, tidak bisa terburu-buru. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan ini cukup menantang” kata Alexander di sela-sela acara diskusi itu.
Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk, Budiarsa Sastrawinata menuturkan, terkait menyumbangkan tanah dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility atau CSR dan rumah gratis bagi rakyat, pihaknya akan melihat lebih dulu, bagaimana proses dan mekanismenya.
“Kita baru dengar, kita lihat dulu bagaimana programnya, apakah sudah siap semuanya?” Tanya Budiarsa.
Di sisi lain Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo sudah mengingatkan dengan keras sebelum Kementerian Perumahan dibentuk bahwa proyek 3 juta rumah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo, akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDES.
BACA INI: Anggaran Kementerian Perumahan Rp51 Triliun, Konglomerat Dilarang Bangun Rumah dan Apartemen
Hal ini, menurut Hashim, bertujuan untuk menciptakan kelas menengah baru yang saat ini berkurang 9 juta orang.
“Perusahaan kontraktor, konglomerat, dilarang keras untuk masuk ke bidang ini,” tegas Hashim di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024) lalu.
Berdasarkan pernyataan di atas, masih terdapat perbedaan visi dan misi antara pengembang, Kementerian PKP dan Satgas Perumahan, terkait pembangunan rumah gratis bagi rakyat. Perlu ada komunikasi dan dialog terbuka secara intens, diantara tiga instansi di atas, untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan pembangunan rumah rakyat.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614
