Program kerja Kementerian PKP masih sangat mentah, tapi tampaknya Menteri Ara sangat gegabah. Sebaiknya program kerja itu dimatangkan dulu, dan jangan cepat-cepat digembar-gemborkan ke publik.
KoranProperti.com (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, akan secepatnya melakukan audit terhadap sejumlah pengembang perumahan rumah subsidi. Wewenang audit itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya, Menteri Ara telah mengumpulkan sejumlah pengembang perumahan rumah subsisi dari berbagai asosiasi dan meminta mereka harus siap untuk diaudit.
Audit ini dilakukan, akibat adanya banyak rumah subsidi yang dikucurkan melalui KPR FLPP dinilai tidak layak huni, dan tidak memenuhi standar bangunan hunian yang baik.
Menteri Ara menekankan, Kementerian PKP tidak akan melakukan intervensi kepada BPK, terkait proses hingga jadwal pelaksanaan audit.
“Kami tidak akan intervensi, semua kelembagaan punya fungsinya sendiri-sendiri,” kata Ara dalam rapat koordinasi dengan para pengembang di kantornya, Jakarta, Jumat (21/02/2025).
BACA INI: Kasus Pagar Laut Tangerang: Menteri Nusron Akui SHGB PT CIS Legal, Akhirnya Aguan ‘Menang’, Hahaha…
Menanggapi adanya rencana audit terhadap sejumlah pengembang rumah subsidi, Ketua Bidang Perizinan Pertanahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Bambang Setiadi, menyesalkan tindakan Menteri Ara yang dinilainya sangat mendikte pengembang rumah subsidi.
Menurut Bambang, pengembang yang diundang dalam rapat itu adalah pengembang rumah subsidi yang sudah mengembangkan sejumlah proyek perumahan dengan kualitas sangat baik.
“Faktanya Kami diundang hanya untuk didikte. Seharusnya, kami diajak berdiskusi mencarikan solusi dalam rangka merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah,” ujar Bambang.
Namun demikian, secara tegas Bambang menantang Menteri Ara untuk segera melakukan audit.
“Kami sangat siap bila memang ada audit dari BPK. Kapan auditnya? Kami tunggu, jangan hanya ngomong di media saja,” tegas Bambang sambil menambahkan, selama ini sejumlah pengembang sudah berkontribusi menyediakan rumah subsidi sejak tahun 2010 lalu.
Program Menteri Ara Mentah
“Setahu saya, program kerja Kementerian PKP masih banyak yang mentah, tapi tampaknya Menteri Ara sangat gegabah. Saya kasih masukan ya… buat Menteri Ara, sebaiknya program kerja itu dimatangkan dulu, dan jangan cepat-cepat digembar-gemborkan ke masyarakat,” tegas Bambang.
Sementara itu, dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah, juga mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Ara soal program 3 Juta Rumah.
“Kami sebagai pengembang pada awalnya optimistis. Kini berubah menjadi pesimis dengan sikap Menteri Ara, karena program 3 juta rumah, ternyata belum dijalankan dengan baik,” tukas Junaidi.
BACA INI: Siapa Sih ‘Sebenarnya’ Menteri PKP, Hashim atau Ara? Colek @presidenprabowo
Menurut Junaidi, banyak program kerja Menteri PKP belum bisa dijalankan, tapi wacananya sudah sangat tinggi dan menyebar di media massa,” tegasnya.
Melengkapi pernyataan Ketua Umum DPP APERSI, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto juga ikut bicara tegas kepada Menteri Ara. Menurut Joko, Pemerintah tidak memberikan perlindungan pendampingan terhadap pengembang rumah subsidi.
“Kami mendapatkan stigma bahwa pengembang harus salah. Keluhan yang dirasakan pengembang rumah subsidi saat ini adalah rasa takut terhadap usaha yang dijalani, sedangkan masa depan mereka sudah dipertaruhkan semuanya,” pungkas Joko, sembari menyatakan bahwa saat ini pengembang rumah subsidi merasa tidak mendapatkan kenyamanan, terkait kepastian usaha mereka.
Adapun Empat asosiasi pengembang yang mengkritisi kebijakan Kementerian PKP, yaitu Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
Seperti diketahui, sejak menjabat sebagai Menteri PKP, Maruarar Sirait yang mantan kader parpol PDIP ini banyak menyita perhatian publik, karena banyak pernyataannya di media massa, terutama terkait pembagian rumah gratis untuk rakyat. Namun faktanya, hingga saat ini tidak ada rumah gratis untuk rakyat serta program 3 juta rumah juga dinilai semakin tidak jelas. Menyedihkan…
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
