Semoga Presiden Prabowo Subianto segera mengambil kebijakan dan keputusan yang jelas, terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), antara Menteri PKP dan Satgas Perumahan. Rakyat menunggu…!!!
Oleh: Gusti Maheswara
Ada dua pejabat negara yang selama ini diketahui publik berperan mengurusi rumah rakyat yaitu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dijabat Maruarar Sirait (Ara).
Lantas yang jadi pertanyaan ialah, siapa sih ‘sebenarnya’ yang menjabat Menteri PKP RI? Pertanyaan ini layak untuk dijawab Presiden Prabowo Subianto dengan segera, agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dalam menangani persoalan perumahan rakyat.
Jawaban Prabowo Subianto ini, akan memperjelas alur struktur tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat dan lembaga resmi yang mengurusi perumahan rakyat, sekaligus bertanggungjawab secara moral dan profesional terhadap berbagai problematika rumah rakyat.
Selain itu, masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional, juga akan memiliki pegangan yang jelas, pasti dan legal, siapa yang harus dipercaya dalam mengurusi perumahan rakyat, terutama yang terkait dengan backlog, pengaturan harga rumah subsidi tahun 2025, PPNDTP, penyaluran dana FLPP, serta sistem/proses pemberian KPR subsidi perbankan kepada MBR.
Selama ini, rakyat (khususnya MBR), asosiasi pengembang perumahan, perbankan nampak kebingungan dan skeptis. Siapa ‘sebenarnya’ yang bertangungjawab dan memegang kendali kebijakan dalam menangani berbagai problematika rumah rakyat.
Seperti diketahui, sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI ke-8, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik Prabowo Subianto ini, dipercaya penuh untuk bertugas mengurusi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan perumahan rakyat.
Oleh karena itulah, sejak awal menjabat hingga Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden R ke-8, Hashim banyak terlibat langsung dan juga mengeluarkan berbagai pernyataan dan kebijakan, terkait perumahan rakyat.
Bahkan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi langkah awal Hashim, untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berfokus pada pembangunan rumah untuk rakyat.
Salah satunya ialah dia menginginkan program 3 juta rumah rakyat di pedesaan dan perkotaan bisa terselesaikan dalam masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Hashim juga pernah mengatakan untuk membangun 3 juta rumah rakyat, dia dengan keras menyatakan bahwa para konglomerat dan pengusaha besar dilarang ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat, baik di desa maupun di perkotaan.
Sepertinya, sampai saat ini Hashim masih memegang kendali penuh dalam mengurusi perumahan rakyat, walaupun sudah ada Menteri PKP yaitu Maruarar Sirait.
Tumpang-Tindih Lembaga Negara
Secara de facto, terkesan Hashim berperan penting dalam urusan rumah rakyat, walaupun dalam struktur kementerian kabinet Presiden Prabowo Subianto, nama lembaga Satgas Perumahan tidak jelas posisinya berada dimana (struktural dan pertanggungjawaban), dan rakyat juga belum memahami tupoksinya secara utuh.
Namun demikian, setiap pernyataan Hashim tentang perumahan rakyat juga seringkali mendapat respon positif maupun negatif dari rakyat (MBR), asosiasi pengembang, serta perbankan yang secara langsung berhubungan dengan pemberian KPR rumah subsidi.
Bahkan, Hashim juga sudah melakukan roadshow dan berdialog dengan berbagai lembaga, di antaranya asosiasi perumahan, perbankan serta dunia internasional untuk mencari investor dalam upaya menyukseskan program 3 juta rumah, yang selama ini dinilai mengalami kendala dalam soal pendanaan.
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengklaim, Pemerintah Qatar akan membantu Indonesia untuk membangun 5 juta unit rumah dan satu juta dari sukarelawan negara Timur Tengah itu. Sedangkan, sisanya satu juta unit rumah lagi, berasal Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu dikatakan Hashim dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Jumat (27/12/2024).
“Kedua negara Timur Tengah itu, bersedia untuk membiayai 7 juta unit rumah,” kata Hashim. Namun, Hashim tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk bantuan 7 juta unit rumah yang akan diberikan kedua negara itu.
BACA INI: Kecemasan Hantui Rakyat, Harga Rumah Subsidi 2025 Belum Ada Kepastian…!!!
Di sisi berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait justru pesimis mampu membangun 3 juta unit rumah rakyat dalam waktu 5 tahun, karena alokasi APBN TA 2025 untuk Kementerian PKP hanya sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran ini ternyata, setelah dihitung hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.
Menteri Ara mengaku bahwa pihaknya cuma bisa membangun rumah rakyat cuma sebesar 8 persen dari target 3 juta unit rumah, bila hanya tergantung dari APBN Tahun 2025. Hal itu disampaikan Menteri Ara, saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (25/12/2024) lalu.
Melihat pernyataan berbeda kedua pejabat di atas, siapa yang yang harus dipercaya rakyat, khususnya MBR, asosiasi pengembang dan perbankan? Hal ini harus segera dijelaskan oleh Presiden Prabowo, agar tidak terjadi tumpang-tindih jabatan maupun lembaga dalam pertanggungjawabannya kepada presiden, serta rakyat juga bisa mengambil sikap yang jelas, atas tindakan dan pernyataan kedua pejabat itu.
Semoga Presiden Prabowo Subianto dapat secepatnya mengambil kebijakan dan keputusan yang jelas, terkait tupoksi dua pejabat dan dua lembaga diatas. Rakyat menunggu…!!!
Penulis Pengamat Properti
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
