Hashim Djojohadikusumo optimis dalam waktu 5 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pembangunan rumah untuk rakyat bukan hanya 3 juta unit seperti yang digembar-gemborkan Menteri PKP Maruarar Sirait, tetapi akan terealisasi sebanyak 15 juta unit rumah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengklaim, tahun 2025 mendatang Pemerintah Qatar akan membantu Indonesia untuk membangun 5 juta unit rumah dan satu juta lagi dari sukarelawan negara Timur Tengah itu. Sedangkan, sisanya satu juta unit rumah lagi, berasal Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
Hal itu dikatakan Hashim dalam siaran pers yang diterima koranproperti.com, Jumat (27/12/2024). Lebih jauh Hashim menuturkan, bantuan pembangunan 7 juta unit rumah dari dua negara Timur Tengah itu, sebagai bentuk dukungan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan program pembangunan 3 juta unit rumah untuk rakyat.
“Kedua negara Timur Tengah itu, bersedia untuk membiayai 7 juta unit rumah,” kata Hashim. Namun, Hashim tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk bantuan 7 juta unit rumah yang akan diberikan kedua negara itu.
Hashim juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam penyediaan rumah rakyat. Untuk itu, Hashim sangat optimis dalam waktu 5 tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rumah untuk rakyat bukan hanya terbangun 3 juta unit seperti yang gembar-gemborkan Menteri PKP Maruarar Sirait, tetapi akan terealisasi sebanyak 15 juta unit rumah rakyat.
BACA INI: Kecemasan Hantui Rakyat, Harga Rumah Subsidi 2025 Belum Ada Kepastian…!!!
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait justru pesimis dalam membangun 3 juta unit rumah rakyat dalam waktu 5 tahun dapat terwujud. Pasalnya, alokasi APBN TA 2025 untuk Kementerian PKP hanya sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran ini ternyata, setelah dihitung hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.
Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera hanya sebesar Rp33,60 triliun untuk 220.000 unit rumah. Jadi, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 hanya sebanyak 257.431 unit rumah.
Menteri Ara mengaku bahwa pihaknya cuma bisa membangun rumah rakyat sebesar 8 persen dari target 3 juta unit rumah, bila hanya tergantung dari APBN Tahun 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Ara, saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam lalu.
Namun demikian, Menteri Ara tetap ngotot untuk merealisaikan program 3 juta unit rumah. Salah satu caranya ialah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.
Kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti juga diperpanjang sampai tahun 2025 mendatang, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam merealisasikan program 2 juta rumah.
Menteri Ara juga meminta dukungan pihak swasta dan sejumlah perusahaan besar untuk ikut membangun rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
DPR RI Soroti Kinerja Menteri PKP
Ambisi Menteri Ara untuk membangun 3 juta unit rumah dalam waktu lima tahun, juga mendapat sorotan dari anggota DPR RI, terkait blueprint atau cetak biru program 3 juta unit rumah.
Sorotan itu muncul dalam rapat dengar pendapat antara Menteri PKP dengan Komisi V DPR, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, serta Menteri Transmigrasi, di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Parlemen Senayan, Selasa (3/12/2024) lalu.
“Kami belum menerima blueprint dan mendapat pemaparan soal program 3 juta rumah dari Menteri PKP. Mohon Pak Menteri segera menjelaskannya, karena dalam anggaran tidak dijelaskan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan, cetak biru sangat penting, agar anggota komisi bisa memahami dan mendukung agenda pemerintah.
BACA INI: KPR Subsidi Tersalur Rp4,45 Triliun, BP Tapera: Kualitas Rumah FLPP Masih di Bawah Standar
“Saya tagih karena waktu itu Pak Ara bilang akan diberikan ke Komisi V sebelum masa reses,” ujar Politisi PKB itu.
Syaiful mengatakan, cetak biru program 3 juta rumah akan memberi kepastian bagi masyarakat. DPR RI mendapat laporan dari asosiasi perumahan, soal rakyat batal beli rumah. Bahkan, pembayaran uang muka rumah dibatalkan, karena mereka berharap dapat rumah gratis dari Kementerian PKP. “Rakyat membayangkan, Pak Ara akan kasih rumah gratis,” tutur Syaiful.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 4 jam itu, Ara tidak menjelaskan kapan cetak biru program 3 juta rumah akan selesai. Dia hanya bilang akan mengupayakan selesai awal Desember 2024. Ara juga berjanji akan berdiskusi dengan sejumlah lembaga terkait perumahan rakyat, agar hasil cetak biru program 3 juta rumah lebih objektif.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614
