Untuk mewujudkan program 3 juta rumah bagi rakyat sangat sulit, bila dengan keterbatasan anggaran. Menteri PKP Maruarar Sirait hanya bermimpi indah.
KoranProperti.com (Jakarta) – Program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas. Menteri PKP Maruarar Sirait hanya terbuai oleh mimpi-mimpi indah yang sulit diwujudkan.
Sindiran halus itu terlontar dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Yasti Soepredjo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian PKP di Kompleks Parlemen, baru-baru ini di Jakarta.
“Program 3 juta rumah sebagai program andalan Presiden Prabowo tidak memiliki data yang jelas. Saya awalnya senang mendengar visi-misi Kementerian PKP. Ini misi besar yang sangat luar biasa. Tetapi faktanya, ternyata hari ini Pak Ara hanya mimpi indah belaka,” ujar Yasti sambil menambahkan bahwa mimpi indah itu sulit untuk diwujudkan.
Lebih jauh Yasti menegaskan, Kementerian PKP hanya diguyur anggaran negara sebesar Rp5,27 triliun untuk tahun 2025. Menurut Yasti, Kementerian PKP seharusnya melakukan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo terkait anggaran ‘secuil’ itu, karena mustahil bisa merealisasikan program 3 juta rumah.
Selain itu, tambah Yasti, Menteri Ara selalu membawa-bawa kelompok pengusaha ‘naga’ untuk mewujudkan mimpi 3 juta rumah.
Teguran yang sama dengan Yasti, juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Menurut Lasarus blueprint atau rancangan kerja program 3 juta rumah juga belum dilaporkan kepada Parlemen.
Mengajak Pihak Swasta
“Sampai saat ini, kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Saya minta Menteri PKP untuk menjelaskan anggaran program 3 juta rumah ini,” tandas Lasarus.
Menanggapi teguran halus anggota DPR, Menteri Ara menyampaikan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan berusaha merealisasikan pembangunan 3 juta rumah dalam setahun, walaupun anggarannya sangat terbatas. Menteri Ara akan mengajak pihak swasta untuk ikut membangun rumah rakyat, meskipun pemerintah tidak menawarkan imbal hasil apa pun.

‘Kita tetap harus semangat dengan anggaran yang ada,” ujar Ara saat ditemui usai Raker.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Ara sudah melakukan peletakan batu pertama proyek rumah tapak di Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek yang luas lahannya 2,5 hektar itu merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan sebagian milik Menteri Ara. Sedangkan pembangunannya dikerjakan Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan.
BACA INI: Menteri PKP Gembar-gembor Rumah Gratis, Dampaknya Pengembang Bisa ‘Bubar’ di Tahun 2025
Adapun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo, dalam pelaksanaannya meliputi pembangunan 1 juta rumah (dalam bentuk apartemen) di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan. Untuk menjalankan program ini, konglomerat dilarang ikut terlibat dalam pembangunan 3 juta
“Pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi dan BUMDES. “Perusahaan kontraktor, konglomerat, dilarang keras untuk masuk ke bidang ini,” tegas Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024) lalu.
Seperti diberitakan koranproperti.com sebelumnya, merespon rumah gratis bagi rakyat dan penggunaan dana CSR yang disampaikan Menteri PKP, Pendiri PT Pakuwon Jati Tbk, Alexander Tedja menjawab, pihaknya harus mempelajari hal tersebut dengan timnya terlebih dahulu.
“Saya butuh waktu untuk mempelajarinya, tidak bisa terburu-buru. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan ini cukup menantang” kata Alexander di sela-sela acara diskusi itu.
Sementara itu, Direktur PT Ciputra Development Tbk, Budiarsa Sastrawinata menuturkan, terkait menyumbangkan tanah dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility atau CSR dan rumah gratis bagi rakyat, pihaknya akan melihat lebih dulu, bagaimana proses dan mekanismenya.
“Kita baru dengar, kita lihat dulu bagaimana programnya, apakah sudah siap semuanya?” Tanya Budiarsa.
Hingga saat ini, program 3 juta rumah yang digembar-gemborkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kontra dari berbagai pihak, diantaranya pengembang rumah subsidi, anggota DPR dan developer papan atas.
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614