Keputusan pemangkasan anggaran, secara tegas telah memperlihatkan bahwa pembangunan IKN bukan lagi menjadi perhatian utama Presiden Prabowo, karena hal itu bukan program kerjanya. Justru MBG yang akan jadi fokus kerja Presiden Prabowo, karena itu merupakan janji politiknya, saat dia kampanye pilpres beberapa waktu lalu.
Oleh: Gusti Maheswara
Pembangunan IKN setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin Pemerintahan Indonesia, terus menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama menyangkut keberlanjutan pembangunannya yang saat ini masih dalam on progress.
IKN yang berada di wilayah Kalimantan Tmur ini, ditargetkan menjadi ibu kota Politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Oleh karena itulah, pembangunannya terus dilakukan, walaupun dalam kondisi keuangan negara (APBN) yang sangat terbatas, dan adanya pemangkasan anggaran di kementerian yang diterapkan Presiden Prabowo.
Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum baik, bahkan masih stagnan, disertai adanya pemangkasan anggaran di kementerian, maka hal ini bisa mengganggu progres pembangunan IKN. Kemungkinan terburuknya ada dua yaitu pembangunan IKN mangkrak atau tertunda untuk batas waktu yang tidak jelas.
Lembaga yang paling terdampak buruk atas pemangkasan anggaran ini adalah Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
BACA INI: Lapor Pak Presiden: Menteri Nusron Sebut Ada Hutan Negara Bersertifikat SHM dan SHGU, Wow…!!!
Otorita IKN dan Kementerian PU adalah dua lembaga yang terkena imbas langsung kebijakan efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan penghematan anggaran mencapai Rp306,6 triliun.
Adapun rinciannya ialah Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran kementerian/lembaga. Sedangkan sebesar Rp50,5 triliun merupakan anggaran yang ditransfer ke daerah (TKD).
Progres IKN Tidak Signifikan
Dari sejumlah sumber data yang penulis telusuri, anggaran proyek IKN mengalami pemangkasan sebesar Rp4,8 triliun. Sedangkan Kementerian PU terkena pemangkasan mencapai Rp81 triliun.
Kebijakan pemangkaran anggaran ini, dipastikan akan berdampak besar bagi pembangunan IKN. Pembangunan IKN, otomatis akan mengalami perubahan secara mendasar, karena harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada di tahun 2025.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, total anggaran yang dibutuhkan OIKN untuk periode tahun 2025 sampai 2029, diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun, termasuk biaya pemeliharaan sarana yang telah dibangun dan sudah jadi.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, menurut Basuki disusun sebelum rapat terbatas kabinet. Oleh karena itu, tambah Basuki, diperlukan penyesuaian agar kebijakan terbaru bisa diterapkan.
Melihat kondisi pemangkasan anggaran ini, Kepala OIKN Basuki berencana mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Isi surat itu terkait permohonan penyesuaian anggaran IKN.
Basuki meminta Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang sudah disetujui Presiden Prabowo sebelumnya yaitu dari Rp6,3 triliun, ditambah menjadi Rp8,1 triliun.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada awalnya hanya memiliki anggaran sebesar Rp71 triiun, dikabarkan akan ditingkatkan menjadi Rp100 triliun. Kenaikan anggaran MBG ini terbilang sangat tinggi bagi sebuah lembaga baru.
Seperti diketahui, anggaran MBG sebesar Rp71 triliun itu, hanya cukup untuk memberi makan sekitar 17 jutaan orang. Sedangkan anggaran Rp100 triliun ditargetkan menjangkau sekitar 82 jutaan orang.
BACA INI: Lapor Kang Dedi Mulyadi: Jalan Lingkar LIPI Cibinong Rusak Parah…!!!
Melihat kondisi pembagian dan pemangkasan anggaran yang timpang antara PU/OIKN (program IKN) dengan program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN tidak lagi menjadi penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
Justru program MBG, kini menjadi program primadona yang harus diselesaikan dan menjadi target utama. Keputusan pemangkasan anggaran ini, secara jelas memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo lebih mengutamakan MBG sebagai wujud menepati janji politiknya, saat dia kampanye pilpres beberapa waktu lalu.
MBG merupakan program anyar Presiden Prabowo. Sedangkan IKN hanyalah program warisan presiden sebelumnya yang banyak menyedot anggaran negara yang hasilnya dinilai tidak signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional (walaupun sudah digembar-gemborkan banyak investor di IKN).
Penulis Pengamat Properti
Simak dan ikuti terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia properti dan bahan bangunan melalui ponsel dan laptop Anda. Pastikan Anda selalu update dengan mengklik koranproperti.com dan google news setiap hari.
Hotline Redaksi 0812 8934 9614
.
